Dampak Omnibus Law/UU Cipta Lapangan Kerja terhadap UMKM dan Startup

Dampak Omnibus Law/UU Cipta Lapangan Kerja terhadap UMKM dan Startup


Latar Belakang Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja)

Untuk mencapai cita – cita bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia tentu harus dapat dipetakan menjadi strategi atau langkah – langkah jangka pendek yang terukur dan terarah. Maka dari visi tersebut lahirlah Omnibus Law/UU Cipta Lapangan Kerja sebagai strategi pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja)

Misi utama dalam UU cipta lapangan kerja adalah untuk Mendorong Investasi sehingga perekonomian bergeliat dan dapat menyerap lapangan pekerjaan sebanyak – banyaknya serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dari hal tersebut tentunya dalam jangka panjang dapat diharapkan taraf hidup masyarakat yang naik dan mendorong pendapatan negara.

Tujuan/Sasaran Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja)

UU Cipta lapangan kerja memiliki target sasaran antara lain:

  • Menaikkan kemudahan berusaha dari peringkat 73 (2020) ke posisi 53 dunia
  • Menghilangkan Kebijakan horizontal & vertikal yang saling berbenturan
  • Menghilangkan fenomena hyper regulation
  • Menghilangkan UU bersifat sektoral, sering tidak sinkron & tidak ada kepastian hukum
  • Menyelaraskan kebijakan pusat-daerah
  • Kemudahan berusaha
  • Menghilangkan ego sektoral
  • Memangkas pasal yang tidak efektif

Dari paparan diatas maka dirumuskanlah Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja) dengan 1.187 halaman dimana sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta Kerja yang mengatur multisector.

Program/Kebijakan Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja)

Terdapat beberapa program dalam UU cipta lapangan kerja yang terbagi menjadi 11 cluster program kebijakan antara lain sebagai berikut:

  1. Penyederhanaan Perizinan
  2. Persyaratan Investasi
  3. Ketenagakerjaan
  4. Pengadaan Lahan
  5. Kemudahan Berusaha
  6. Dukungan Riset dan Inovasi
  7. Administrasi Pemerintahan
  8. Pengenaan Sanksi
  9. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
  10. Investasi dan Proyek Pemerintah
  11. Kawasan Ekonomi

Dampak Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja) terhadap UMKM dan Startup

Dari ke 11 cluster diatas tentunya akan berdampak terhadap usaha kecil menengah atau UMKM dan Usaha kecil lainnya seperti startup, Namun dampak tersebut tentu ada yang berdampak langsung maupun tidak langsung baik berpengaruh sangat besar maupun pengaruhnya hanya kecil. Dari ke 11 cluster tersebut terdapat 4 cluster yang kami analisis akan berpengaruh positif terhadap UMKM dan Startup yaitu:

1. Penyederhanaan Perizinan

Sebelum Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja)

a. Setiap usaha harus memiliki izin yang lengkap.

b. Perizinan tersebar ke berbagi portal dan tidak terkoordinasi.

c. Izin Lokasi dan Izin Lingkungan sebagai syarat di awal.

Sesudah Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja)

a. Perizinan berbasis risiko (risk-based licensing) dengan mitigasi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya; dan/atau risiko volatilitas. Risiko dibagi menjadi 3 kategori:

  • Risiko rendah maka cukup dengan perizinan registrasi (NIB).
  • Risiko menengah rendah cukup dengan NIB & standar kegiatan usaha (sertifikat standard).
  • Risiko menengah tinggi cukup dengan NIB & standar kegiatan usaha (sertifikat standard) & verifikasi.
  • Risiko tinggi persyaratan complex dengan syarat NIB & standar kegiatan usaha (sertifikat standard) & verifikasi & AMDAL.

b. Menghapus izin lokasi jika sudah sesuai dengan RDTR Digital.

c. Hanya melalui 1 sistem OSS sebagai single portal (https://oss.go.id/portal/)

Dari perubahan diatas maka perusahaan startup dan UMKM yang tidak memilki kantor fisik akan disediakan virtual office dalam pelayanan OSS. OSS juga akan melayani Izin-izin usaha yang sesuai dengan jenis usaha startup dan UMKM adalah NIB, IUMK, Izin Usaha, Izin Komersil, Izin Lingkungan, dan Izin Lokasi yang detailnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

2. Persyaratan Investasi

Sebelum Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja)

a. Terdapat ketentuan persyaratan investasi dalam UU sektor.

b. Membayar Pajak dividen 10%.

Sesudah Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja)

a. Menetapkan priority list atas bidang usaha yang didorong untuk investasi. Kriteria priority list mencakup: teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya.

b. UMKM dapat bermitra dengan modal asing.

c. Penghapusan pajak Dividen (dari dalam dan luar negeri) dengan syarat harus di investasikan kembali minimal 30%.

d. Menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam UU sektor.

Dari poin diatas maka dukungan untuk industri startup adalah dukungan teknologi tinggi, berbasis digital serta penghilangan pajak bagi para pemodal. UMKM juga diizinkan bermitra dengan modal asing serta UMKM punya akses pembiayaan, perbankan pasar modal dan modal ventura. Detail peraturan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

3. Percepatan Proses Izin Berusaha

Sebelum Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja)

a. PT didirikan minimal oleh dua orang dengan modal minimal Rp 50 juta.

b. Eksport harus melewati perusahaan perantara yang memiliki izin.

Sesudah Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja)

a. Pendirian PT:

  • Penghapusan ketentuan modal awal.
  • Pendirian PT Perseorangan untuk UMK.
  • Penyederhanaan proses (berbasis digital) dan pengurangan biaya pendirian PT.

b. Percepatan proses paten.

c. Imigrasi:

  • Visa kunjugan prainvestasi dan jaminan visa dapat berupa deposit.
  • Perluasan cakupan izin tinggal tetap untuk rumah kedua.

d. Penghapusan izin yang mengganggu.

e. Sertifikasi halal ditanggung pemerintah.

  • Sertifikat halal berdasarkan pernyataan pelaku UMK sesuai standar halal BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) dan memperluas lembaga pemeriksa halal.

f. Penyederhanaan administrasi perpajakan.

Dari beberapa poin diatas maka kemudahan untuk usaha kecil adalah apabila telah berbentuk PT, maka UMKM tersebut memiliki akses untuk memperoleh pinjaman modal usaha dari perbankan. UMKM dapat memproduksi produknya dan langsung bisa diekspor dan bisa langsung berhadapan dengan importir dari negara tujuan. Pelaku UMKM tidak perlu lagi melapor notaris untuk membentuk suatu PT. Maka cukup dengan surat pernyataan saja dan dapat mendaftarkan izin PT ke Kementerian Hukum dan HAM. Detail peraturan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Kemudahan Usaha

Perizinan lokasi

  • Menggunakan peta digital RDTR.
  • Integrasi Rencana Tata Ruang & Rencana Zonasi.
  • Kebijakan Satu Peta untuk atasi tumpang tindih lahan.
  • Peninjauan RTRW guna menjawab dinamika pembangunan.
  • Kawasan hutan di integrasikan dalam RTRW.
  • Percepatan penetapan RDTR.

Perizinan lingkungan

  • Izin lingkungan dipertahankan
  • Standar lingkungan untuk kegiatan risiko menengah.
  • AMDAL disusun profesi bersertifikat.
  • AMDAL untuk kegiatan risiko tinggi.
  • AMDAL dievaluasi pemerintah/profesi bersertifikat.

Perizinan bangunan gedung

  • Izin bangunan gedung dipertahankan.
  • Penerapan standar teknis bangunan gedung.
  • Bangunan tak berisiko tinggi bisa mengacu prototipe.
  • Bangunan berisiko tinggi wajib disetujui pemerintah.
  • Sertifikat laik fungsi diterbitkan Manajemen Konstruksi/Pengawas.

Detail peraturan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadilah investor pasar saham Indonesia.

Untuk pembukaan akun saham (rekening sekuritas) dapat menghubungi kami disini atau disini

Gratis tanpa dipungut biaya!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipost Oleh Super Administrator

Follow us on IG : https://www.instagram.com/bigbrothersinvestment/ and Twitter : https://twitter.com/BigBroInvest

Post Terkait

Tinggalkan Komentar